JAKARTA, INDOWEEK.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah agar tidak “mabuk angka” menyusul laporan penurunan kasus campak hingga 95 persen pada awal 2026. Meski mengapresiasi kinerja Kementerian Kesehatan, Netty menegaskan bahwa keberhasilan statistik tidak boleh menutupi fakta pilu masih adanya kematian anak akibat komplikasi campak.
“Kita tidak boleh hanya terpaku pada angka 95 persen. Penurunan kasus itu memang hasil kerja keras, tetapi fakta bahwa masih ada anak yang meninggal menunjukkan ada sistem yang belum tuntas,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3/2026).
Bom Waktu ‘Immunity Gap’
Politisi Fraksi PKS ini menyoroti adanya celah kekebalan atau immunity gap yang masih menghantui. Ia mengibaratkan kondisi ini sebagai “bom waktu” yang siap meledak kembali jika sistem perlindungan kesehatan nasional tidak diperkuat secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Menurutnya, capaian saat ini masih bersifat langkah darurat. Masih adanya laporan kematian menjadi indikator bahwa penanganan di tingkat akar rumput—terutama deteksi dini dan penanganan komplikasi—belum berjalan optimal.
Evaluasi Total di Zona Merah
Netty mendesak Kemenkes untuk melakukan evaluasi total, terutama pada dua poin krusial:
Distribusi Vaksin: Memastikan pasokan tidak terhambat hingga ke pelosok.
Kecepatan Layanan: Memperkuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, khususnya di wilayah bekas zona merah.
“Satu nyawa anak Indonesia itu terlalu mahal untuk dikompensasi dengan angka persentase penurunan. Jangan sampai kita merayakan penurunan kasus, sementara di saat yang sama ada orang tua yang sedang berduka,” tegas Netty.
Ia menutup pernyatannya dengan meminta Pemerintah tidak cepat puas. Publik, menurutnya, membutuhkan jaminan perlindungan total agar Kejadian Luar Biasa (KLB) campak tidak lagi menjadi ancaman berulang di masa depan. ***
