JAKARTA, INDOWEEK.ID – Komisi III DPR RI resmi mengawal tuntasnya sengketa antara warga Perumahan Cluster Vasana dan Neo Vasana dengan pengembang PT Hasana Damai Putera. Melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (30/3/2026), kedua belah pihak sepakat mengakhiri ketegangan yang sempat mengusik kenyamanan ibadah warga.
Konflik yang sebelumnya sempat memicu keresahan publik ini berakhir dengan komitmen bersama yang dimediasi langsung oleh Komisi Hukum DPR RI di Senayan.
Menjamin Hak Dasar Tanpa Tawar-Menawar
Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan bahwa poin utama dari mediasi ini adalah kembalinya hak warga untuk beribadah dengan tenang. Menurutnya, urusan religi adalah hak konstitusional yang tidak boleh terhambat oleh dinamika teknis antara pengembang dan penghuni.
“Alhamdulillah, segala dinamika di lapangan berakhir baik. Penyelesaian damai ini harus menjadi contoh penanganan konflik pengembang dan masyarakat, terutama menyangkut hak dasar. Hak ibadah itu harga mati dan harus dijamin semua pihak,” ujar Safaruddin.
Apresiasi Peran Aktif Kapolres Metro Bekasi
Dalam forum tersebut, legislator Fraksi PKB ini memberikan kredit khusus kepada jajaran Kepolisian. Kehadiran Kapolres Metro Bekasi dinilai krusial sebagai penengah yang menjaga stabilitas selama proses negosiasi berlangsung.
Safaruddin menekankan bahwa fungsi Polri sebagai pengayom masyarakat terbukti efektif dalam memastikan dialog tetap kondusif hingga melahirkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.
Warning untuk Pengembang: Jaga Komitmen di Lapangan
Meski kesepakatan formal telah ditandatangani, Komisi III mengingatkan pihak pengembang agar tidak sekadar memberikan janji manis di ruang rapat.
- Implementasi Nyata: Pengembang wajib menjalankan hasil kesepakatan secara konkret di lapangan.
- Komunikasi Berkelanjutan: Mencegah konflik susulan dengan membuka ruang dialog rutin bersama warga.
- Kepercayaan Publik: Menjaga marwah perusahaan dengan menghormati hak-hak konsumen/warga.
“Kesepakatan ini harus dijaga bersama. Jangan sampai konflik yang sudah reda muncul kembali hanya karena kurangnya komunikasi atau pengabaian komitmen,” tegas Safaruddin menutup rapat.***
