WASHINGTON DC, INDOWEEK.ID – Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi mengajukan anggaran sebesar 152 juta dollar AS (sekitar Rp 2,4 triliun) untuk mengaktifkan kembali Pulau Alcatraz sebagai penjara federal.
Langkah ambisius ini memicu perdebatan mengenai efektivitas biaya dan pelestarian situs sejarah yang kini menjadi destinasi wisata utama di San Francisco.
“Benteng” bagi Narapidana Berbahaya
Usulan anggaran tersebut tercantum dalam draf anggaran tahun fiskal 2027 yang dirilis Gedung Putih pada Jumat (3/4/2026).
Dana tersebut rencananya akan dialokasikan kepada Biro Penjara Federal (BOP) untuk membiayai tahap awal pembangunan kembali fasilitas yang terbengkalai sejak 1969 tersebut.
Presiden Trump melalui akun media sosialnya menyatakan bahwa Alcatraz yang baru akan dibangun secara luas dan modern untuk menampung “penjahat Amerika yang paling kejam dan tanpa ampun.”
Alcatraz, yang beroperasi sejak 1934 hingga 1969, dikenal sebagai penjara dengan pengamanan paling ketat di dunia pada masanya. Berlokasi di tengah perairan Teluk San Francisco yang dingin dengan arus yang sangat kuat, penjara ini pernah menjadi “rumah” bagi gembong mafia Al Capone hingga James “Whitey” Bulger.
Kendala Biaya dan Sejarah
Meskipun usulan ini membawa narasi ketegasan hukum, para pengamat menyoroti alasan penutupan Alcatraz di masa lalu.
Berdasarkan catatan Biro Penjara Federal, Alcatraz ditutup karena biaya operasionalnya mencapai tiga kali lipat dibandingkan penjara federal lainnya.
Logistik pengiriman air bersih, makanan, dan bahan bakar ke pulau tersebut menjadi beban anggaran yang sangat besar.
Sejak penutupannya, Alcatraz telah beralih fungsi menjadi taman nasional di bawah pengawasan National Park Service dan menjadi salah satu magnet wisata utama di California.
Rencana pengaktifan kembali penjara ini dipastikan akan menghadapi tantangan legal dan penolakan dari aktivis lingkungan serta sejarawan.
Hingga saat ini, permintaan anggaran tersebut masih berstatus sebagai usulan dari pihak eksekutif. Keputusan akhir berada di tangan Kongres AS, yang biasanya memperlakukan dokumen draf anggaran dari Gedung Putih sekadar sebagai saran kebijakan. (REUTERS/LUK)
