BENGKULU, INDOWEEK.ID – Banjir yang melanda Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu, sejak 16 November 2026 mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu (BEM FKIP UNIB).

Mahasiswa mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menangani dampak banjir sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Foirel dari BEM FKIP UNIB mengatakan, banjir yang merendam permukiman warga dengan ketinggian air mulai dari lutut orang dewasa hingga 1,5 meter telah menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat.

Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, banjir juga menyebabkan warga mengalami kerugian, mulai dari kerusakan perabot rumah tangga hingga terganggunya sumber penghasilan.

“Hari ini kami tidak berbicara dari ruang rapat. Kami berdiri di tengah genangan, di depan rumah-rumah warga yang terendam banjir,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan Foirel.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, masyarakat tidak seharusnya terus menghadapi persoalan yang sama setiap kali hujan deras mengguyur wilayah Bengkulu.

Kritik Penanganan Banjir yang Dinilai Hanya Bersifat Sementara

Foirel menilai penanganan banjir selama ini cenderung berfokus pada langkah darurat setelah bencana terjadi.

Pemerintah dinilai lebih banyak mengandalkan bantuan kepada korban, pembangunan tanggul, penggunaan pompa air, serta normalisasi sungai.

Padahal, menurutnya, upaya tersebut perlu dibarengi dengan penanganan persoalan lingkungan yang berpotensi memperbesar risiko banjir, termasuk kondisi kawasan hulu dan daerah resapan air.

“Setiap banjir, pola pemerintah sama, datang membawa bantuan, berfoto, lalu menyalahkan hujan. Yang ditawarkan hanya tanggul, pompa, dan normalisasi sungai, sementara penyebab di hulu tidak disentuh,” kata Foirel dalam pernyataan sikapnya.

Ia menegaskan, bantuan darurat tetap dibutuhkan masyarakat. Namun, penyaluran bantuan tidak boleh menjadi satu-satunya bentuk penanganan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan lingkungan dan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan risiko banjir.

“Bantuan darurat bukan solusi. Itu hanya cara mengulang bencana yang sama,” tegasnya.