BANJARBARU, INDOWEEK.ID – Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu harus menjadi bagian dari reformasi sistem politik dan demokrasi Indonesia secara menyeluruh.
Menurut Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, pembenahan sistem kepemiluan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi dengan pengaturan Pilkada dan kelembagaan perwakilan.
Hal itu dikatakan Rifqinizamy saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Revisi UU Pemilu Komisi II DPR RI, untuk menyerap masukan penyusunan RUU Pemilu, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026).
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, penyusunan RUU Pemilu akan mengacu pada evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebelumnya dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sejak 2009, MK telah mengeluarkan sekitar 179 putusan terkait regulasi kepemiluan. Sebanyak 22 putusan di antaranya relevan dengan materi yang tengah dikaji, termasuk wacana pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dengan mempertimbangkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.
Selain pembenahan sistem, lanjutnya, Komisi II mengkaji penyederhanaan tahapan Pemilu untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan menekan anggaran. Salah satu yang menjadi perhatian ialah pemutakhiran data pemilih.
Rifqinizamy menilai validitas data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sejalan dengan pembahasan RUU Administrasi Kependudukan, dapat menjadi dasar penyusunan data pemilih yang lebih akurat.
“Karena itu, kita akan mengkaji bagaimana penerapan norma ini. Apakah misalnya kita harus memotong dan mengurangi tahapan Pemilu kita,” ujarnya.
Menurutnya, apabila data kependudukan telah terintegrasi dan valid, KPU dapat menggunakannya sebagai basis data pemilih sehingga proses pemutakhiran tidak perlu dilakukan berulang. Langkah ini berpotensi menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
“Kalau data pemilih berdasarkan Nomor Induk Kependudukan sudah valid, saya kira KPU nanti hanya akan menggunakan itu. Dan dananya tidak kecil untuk membahas dan menyelesaikan persoalan ini, dananya lebih kurang Rp3 triliun,” jelasnya.
Namun, kata Rifqinizamy, efisiensi penyelenggaraan tidak boleh mengurangi kualitas dan integritas Pemilu. Penyederhanaan tahapan serta penghematan anggaran harus tetap menjamin proses demokrasi berjalan dengan baik.
Selain itu, Komisi II juga mencermati penguatan kelembagaan partai politik melalui pengaturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Menurutnya, partai politik yang kuat harus memiliki ideologi yang jelas, organisasi yang terlembaga, serta jaringan kepengurusan yang mengakar di masyarakat.


Tinggalkan Balasan