JAKARTA, INDOWEEK.ID – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, secara tegas menepis usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM guna menekan defisit anggaran.
Wihadi memastikan bahwa fondasi fiskal Indonesia per Maret 2026 dalam kondisi yang sangat solid. Menurutnya, APBN saat ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan penerimaan dan belanja, tetapi berperan krusial sebagai instrumen stabilitas nasional.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga dengan inflasi terkendali di level 3,48% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39%. Dalam kondisi ini, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global agar tidak langsung membebani masyarakat,” ujar Wihadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10/2026).
Kinerja Fiskal yang Ekspansif
Secara rinci, Wihadi memaparkan data-data yang menunjukkan bahwa kekhawatiran JK akan pembengkakan utang tidak berdasar pada kondisi lapangan:
Pendapatan Negara: Mencapai Rp574,9 triliun hingga Maret 2026 (tumbuh 10,5% yoy).
PMI Manufaktur: Masih berada di zona ekspansif.
Defisit Anggaran: Dipastikan tetap terjaga di bawah ambang batas 3% meskipun ada penambahan subsidi.
Wihadi mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas. Langkah ini diambil secara strategis untuk menghindari “efek domino” kenaikan harga energi yang bisa memicu pelemahan daya beli masyarakat.
Sentilan untuk Jusuf Kalla
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini meminta semua pihak, terutama Jusuf Kalla, untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah. Ia menilai usulan JK justru bisa menjerumuskan pemerintah ke situasi yang lebih berat.
“Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM justru menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara. Saya kira sebelum melihat struktur APBN lebih mendalam, lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu,” pungkasnya. ***
