JAKARTA, INDOWEEK.ID –Pemerintah berkomitmen menjamin pasokan energi nasional tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah strategis terus dilakukan untuk memperkuat kedaulatan energi, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas kilang domestik guna menekan ketergantungan pada impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan pilar penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional.
“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahlil dalam sebuah siniar di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Strategi Substitusi dan Hilirisasi
Untuk memperkuat struktur energi domestik, pemerintah mendorong pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Meski membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak instan, langkah ini diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.
Bahlil mengungkapkan, Indonesia telah mencatat keberhasilan dengan menghentikan impor solar. Hal ini tercapai berkat:
- Peningkatan kapasitas kilang domestik, termasuk Kilang Balikpapan.
- Implementasi program biodiesel secara konsisten.
Namun, ia mengakui tantangan besar masih ada pada komoditas bensin dan LPG yang hingga kini masih bergantung pada pasar global.
Tantangan Produksi dan Geopolitik
Saat ini, kebutuhan minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari (bph), sedangkan produksi domestik baru menyentuh angka 605 ribu bph. Defisit sekitar satu juta barel per hari tersebut terpaksa dipenuhi melalui impor.
Ketergantungan ini kian berisiko di tengah memanasnya situasi geopolitik global. Sekitar 20–25 persen jalur impor energi Indonesia melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan internasional.
Target Mandatori Biodiesel B50
Sejalan dengan upaya tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan target ambisius terkait kedaulatan energi. Dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo (30/3/2026), Presiden menargetkan implementasi campuran kelapa sawit sebesar 50 persen (B50) pada bahan bakar solar mulai tahun 2025.
Langkah ini diharapkan dapat memposisikan Indonesia pada titik yang lebih aman dari fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan energi dunia.***
