Praktik tersebut menjadi perhatian karena transaksi jual beli mobil mewah melibatkan nilai yang tidak sedikit. Tanpa pencatatan dan pelaporan yang transparan, otoritas berpotensi mengalami kesulitan dalam mengawasi kewajiban perpajakan pelaku usaha.

Meski demikian, angka Rp13,08 triliun tersebut perlu dipahami sebagai nilai omzet penjualan yang diduga tidak dilaporkan, bukan sebagai angka kerugian negara maupun pajak yang telah dipastikan tidak dibayarkan.

Identitas tiga grup perusahaan yang menjadi objek analisis juga belum diungkap secara terbuka. Karena itu, belum tepat mengaitkan temuan tersebut dengan merek, importir, atau dealer mobil tertentu.

Temuan PPATK ini juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap rantai bisnis kendaraan impor, mulai dari proses pemasukan kendaraan, pencatatan transaksi, hingga penjualan kepada konsumen.

Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran perpajakan dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.

Transparansi menjadi hal penting dalam bisnis mobil mewah. Besarnya nilai transaksi seharusnya diikuti dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, bukan justru membuka celah bagi praktik penyamaran transaksi.***